Indeks Keamanan Siber Indonesia Masih Tertinggal, Perbankan dan Pemerintah Jadi Sektor Paling Siap
Tingkat kesiapan keamanan siber di Indonesia masih menghadapi tantangan besar seiring meningkatnya ancaman digital yang semakin kompleks. Meskipun transformasi digital terus berlangsung di berbagai sektor, kemampuan organisasi dalam mengadopsi sistem perlindungan siber dinilai belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan pola serangan modern.
Data dari National Cyber Security Index (NCSI) menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada posisi yang relatif tertinggal dibandingkan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan NCSI per September 2023, Indonesia mencatat skor 63,64 dan menempati peringkat keempat di antara negara-negara ASEAN, berada di bawah Malaysia, Singapura, dan Thailand.
Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa peningkatan investasi teknologi keamanan, penguatan sumber daya manusia, serta strategi mitigasi risiko siber masih perlu dipercepat oleh korporasi maupun instansi pemerintah.
baca juga”Bahaya Doxing dan Langkah Menjaga Keamanan Digital“
Kompleksitas Ancaman Siber Meningkat di Era AI dan Otomatisasi
Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membawa perubahan besar dalam lanskap keamanan digital. Di satu sisi, teknologi AI dapat membantu perusahaan mendeteksi ancaman lebih cepat. Namun di sisi lain, pelaku kejahatan siber juga memanfaatkan otomatisasi dan teknologi canggih untuk melancarkan serangan yang lebih masif.
Head of Solution Engineering F5 Indonesia, Danang Wijanarko, menjelaskan bahwa rendahnya indeks keamanan siber Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara kecepatan inovasi teknologi dengan kemampuan organisasi dalam memperkuat sistem perlindungan mereka.
Menurut Danang, ancaman siber saat ini bukan lagi sekadar perkembangan teknologi biasa, melainkan akumulasi dari berbagai kompleksitas sistem yang saling terhubung. Apabila perusahaan tidak segera meningkatkan kemampuan pertahanannya, risiko gangguan operasional dan kebocoran data dapat semakin besar.
“Kalau korporasi tidak secepatnya bermigrasi dan melakukan perbaikan, akan menjadi masalah besar. Ini bukan lagi sekadar evolusi, melainkan akumulasi kompleksitas yang menyatu,” ujar Danang dalam sesi media briefing di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, F5 menghadirkan Application Delivery and Security Platform (ADSP). Teknologi ini dirancang untuk menyatukan pengelolaan keamanan aplikasi, Application Programming Interface (API), dan sistem berbasis AI agar organisasi dapat mendeteksi serta merespons ancaman dengan lebih cepat dan efisien.
Industri Perbankan Menjadi Sektor dengan Kesiapan Siber Tertinggi
Di tengah rendahnya tingkat kematangan keamanan siber secara nasional, beberapa sektor dinilai memiliki kesiapan yang lebih baik. Industri perbankan dan layanan keuangan menjadi sektor yang paling cepat dalam mengadopsi teknologi perlindungan digital.
Tingginya kesiapan sektor perbankan tidak terlepas dari besarnya risiko yang harus mereka hadapi. Institusi keuangan menyimpan aset bernilai tinggi serta data pribadi nasabah yang sangat sensitif, sehingga keamanan siber menjadi kebutuhan utama.
Danang menyebut bahwa sektor perbankan biasanya menjadi pihak pertama yang bergerak ketika ditemukan celah keamanan atau muncul ancaman baru.
“Sektor yang paling siap semestinya adalah banking. Karena ini menyangkut institusi finansial, mereka memiliki kesadaran yang jauh lebih tinggi. Begitu ada celah atau isu keamanan, mereka secara otomatis akan menjadi pihak pertama yang bereaksi,” kata Danang.
Selain melindungi transaksi keuangan, perbankan juga harus menjaga informasi pribadi pelanggan atau personally identifiable information (PII) agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Instansi Pemerintah Memperkuat Perlindungan Data Strategis Negara
Selain sektor perbankan, instansi pemerintah menjadi kelompok yang menunjukkan kesiapan tinggi dalam menghadapi ancaman siber. Berbeda dengan industri keuangan yang berorientasi pada perlindungan transaksi, sektor pemerintahan lebih fokus pada keamanan data strategis dan pelayanan publik.
Lembaga pemerintah mengelola berbagai basis data penting, seperti informasi kependudukan, perpajakan, hingga dokumen administrasi negara. Serangan terhadap sistem tersebut dapat berdampak luas terhadap keamanan nasional dan kepercayaan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperbarui infrastruktur digital, memperkuat tata kelola keamanan informasi, serta meningkatkan kemampuan tenaga ahli keamanan siber untuk menghadapi ancaman yang semakin berkembang.
Penguatan Keamanan Siber Menjadi Prioritas di Tengah Transformasi Digital
Meningkatnya penggunaan layanan digital membuat keamanan siber tidak lagi menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi semata. Perlindungan data kini menjadi bagian penting dari strategi bisnis, tata kelola organisasi, dan pelayanan publik.
Perusahaan maupun instansi pemerintah perlu menerapkan pendekatan keamanan yang adaptif, mulai dari pemantauan ancaman secara real-time, perlindungan aplikasi dan API, hingga kesiapan menghadapi ancaman baru seperti serangan berbasis AI dan teknologi post-quantum.
Ke depan, peningkatan indeks keamanan siber Indonesia akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, penyedia teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan digital.
Dengan investasi teknologi yang tepat dan strategi perlindungan yang berkelanjutan, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ketahanan siber dan menghadapi risiko digital yang semakin kompleks di masa mendatang.
baca juga”Kompleksitas Sistem dan Serangan Berbasis AI Jadi Ancaman Serius Keamanan Siber di Indonesia“
